Galeri | Link Informasi | Hubungi Kami | Forum | Peta Situs Indonesia | English       
Pencarian :      
 
  • Perkembangan Situasi Gunung Agung dapat dilihat di http://indonesia.travel/gb/en/agung
  • Pengumuman Seleksi Jabatan( Menu : Berita > Pengumuman Seleksi Jabatan )
  • Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS 2017 ( Menu : Berita > Seleksi Penerimaan CPNS 2017 > Hasil Akhir Seleksi CPNS )
  • Pengumuman Nominasi Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2017 ( Menu : Berita > ISTA )
  • International Year Of Sustainable Tourism For Development 2017 ( Menu : Berita > International Conference On Sustainable )
  • Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2017 ( Menu : Berita > Seleksi Penerimaan CPNS 2017 )
  • Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2017 ( Menu : Berita > ISTA )
  • Student Video Essays Contest (menu : Berita > Pengumuman )
  • Pengumuman Usulan Dana Alokasi Khusus Subbidang Pariwisata Tahun Anggaran 2016
 
 Berita Utama
 Pengumuman
 Agenda
 Kegiatan Pembangunan
 Publikasi
 Kegiatan Pertemuan
 Info Peluang
 Pengadaan Barang/Jasa
 Rencana Umum Pengadaan (RUP)
 Pidato
 CEO Message
 ISTA
 Seleksi Penerimaan CPNS 2017
 Seleksi CPNS
 Verifikasi Administrasi
 Seleksi Kompetensi Dasar
 Seleksi Kompetensi Bidang
 Hasil Akhir Seleksi CPNS
 International Conference On Sustainable Tourism
 Pengumuman Seleksi Jabatan
 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
 
Berita Utama
NARASI TUNGGAL : Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional
3-Apr-2017 14:00

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan upaya percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Pesatnya pembangunan di segala sektor, baik secara kuantitatif maupun kualitatif membuka celah terjadinya masalah hukum, sengketa hukum serta perkara hukum antara lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Untuk mereduksi potensi penyimpangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan pendampingan/ pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. “Bidang Datun Kejaksaan harus dapat mengambil momentum ini mengingat tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bidang Datun memiliki peranan utama dalam melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi penyimpangan hukum dapat diminimalisir dengan memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara maksimal. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum ( legal audit). “Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia mencegah. Bukan hanya dari sisi korupsi dan pelanggaran hukum lain, tetapi juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” kata Jamdatun.

Eksistensi Bidang Datun Kejaksaan telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama kementerian/ lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2017 ini Bidang Datun Kejaksaan melakukan pendampingan ke beberapa proyek strategis nasional seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek oleh PT Adhi Karya senilai Rp23,4 Triliun, pembangunan Pelabuhan Kijing, Sorong, dan CBL oleh Pelindo senilai Rp10,8 Triliun, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) senilai Rp75,9 Triliun, Tol Trans Sumatera (8 ruas) oleh PT. Hutama Karya senilai Rp81 Triliun dan pembangunan Kilang Minyak Tuban Pertamina senilai Rp108 Triliun. “Pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan merupakan bentuk sumbangsih kami dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Jamdatun.  **Bidang Datun, Kejaksaan Agung.

 

 

Tourist Statistik

Fokus Berita
Narasi Tunggal : Imunisasi Efektif Cegah Difteri
Narasi Tunggal : ASIA PACIFIC LEADERS FORUM ON OPEN GOVERNMENT 2017: KETERBUKAAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF
Siaran Pers Menpar Arief Yahya Berikan Penghargaan APWI 2017
Selengkapnya...
Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata Tahun 2016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata Tahun 2015
Selengkapnya...
Pengumuman
Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Kementerian Pariwisata Tahun 2017
Seleksi CPNS Kementerian Pariwisata Tahun 2017
Daftar Pemenang Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) - 2017
Selengkapnya...
 
   
copyright@2012 ministry of tourism. All rights reserved